->BALIK NAMA & STNK BARU

Detail Biaya Pembuatan Baru STNK Sebagai Berikut

Nama Biaya	Motor	Mobil
SWDKLLJ	35.000	143.000
Biaya Administrasi	80.000	125.000
Biaya Pembuatan BPKB	80.000	80.000
Biaya Cetak STNK	50.000	50.000
Biaya Pembuatan Nomor Polisi	30.000	30.000
Biaya Balik Nama	Pokok Pajak di SKPD x 2/3	Pokok Pajak di SKPD x 2/3
Pajak Kendaraan Bermotor	195.000	195.000

Lama Penyelesaian (hari): 1-2 hari kerja.

Ilustrasi Biaya dan Pihak yang Terlibat

Loket Pembayaran STNK

Supaya anda tidak bingung dalam memahami aturan tentang biaya pembuatan STNK baru tersebut, berikut ini contoh kasus yang bisa Anda pelajari:

Ambil contoh saja Anda ingin membuat STNK baru motor New Supra X 125 dengan 110 cc seharga Rp15 juta. Maka biaya yang dikeluarkan antara lain:

Biaya Penerbitan STNK baru = Rp50 ribu

Biaya untuk BBN KB: 10% x Rp15 juta = Rp1,5 juta (10% dari harga OTR)

SWDKLLJ = Rp35 ribu

Total = Rp1.585.000

Prosedur Pengesahan STNK Baru

Tampilan STNK

Pemohon datang ke Samsat dengan persyaratan lengkap dan kemudian mengisi formulir yang telah disediakan. Berkas dokumen kelengkapan bisa Anda cek di bagian bawah artikel ini
Setelah itu masuk ke loket pendaftaran, menyerahkan berkas kelangkapan untuk di cek petugas
Proses berikutnya STNK akan disahkan dan dicetak dengan komputer dan Korektornya adalah Kanit Min Regident dan Kasi Pajak
Setelah itu membayar/memperlihatkan bukti tranfer ke kasir dan selesai STNK jadi, akan langsung diserahkan kepada anda.

Syarat/Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pengesahan STNK Perorangan

Untuk mempercepat proses pengurusan STNK maka saat mendaftar ke samsat pastikan Anda melengkapi berkas berikut ini:

KTP asli dan satu lembar fotocopy

STNK asli dan satu lembar fotocopy

BPKB Asli dan sati lembar fotocopy

Surat pernyataan pemilik kenderaan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spesifikasi kendaraan bermotor

Minta Semua Bukti Pembayaran

Sebagai masyarakat yang melek tentang keuangan, tentu sebaiknya Anda meminta semua bukti pembayaran saat mengurus balik nama atau pembuatan STNK baru. Seharusnya semua uang yang keluar itu ada bukti berupa kuitansi atau formulir atau apa pun yang menerangkan kalau duit itu jelas tujuannya, bahkan untuk parkir sekalipun. Walau terkesan remeh tapi kebiasaan ini akan menjadi karakter yang membuat Anda semakin peduli terhadap pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Jika kebiasaan ini dilakukan oleh banyak orang maka akan menjadi budaya yang baik bagi masyarakat di negeri ini.

->INFO PAJAK UNDIAN

Anda pernah dapat hadiah undian? Kalau belum pernah, tenang saja, anda ga sendirian, saya juga belum pernah menang undian apapun. Meskipun begitu, paling tidak anda pasti pernah melihat acara di televisi, pemandu acara menyebutkan bahwa “hadiahnya dipotong pajak ya pak”. Bagi pemenang ini ga jadi masalah, karena yang diterima juga pasti lebih besar dari yang dipotong pajak.

Mungkin sampai saat ini belum pernah menang undian, namun bisa jadi suatu saat nanti bisa menang atau bahkan ingin mengadakan undian, kuis, atau apapun namanya sendiri, dan saya yakin anda ga ingin meninggalkan kewajiban perpajakannya.

Maka kali ini saya akan coba membuat ringkasan tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Saya tertarik karena ada aturan terbaru terkait hal tersebut yang telah dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 Maret 2015 lalu, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-11/PJ/2015.

Dasar Hukum

UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008
PP 132 Tahun 2000 tentang PPh atas hadiah undian
PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubugan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi

Pengertian

Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Pemotong PPh

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) adalah:

Penyelenggara Undian;
Pemberi Hadiah.

Objek PPh

Penghasilan berupa hadiah dari undian, perlombaan, serta kegiatan dan penghargaan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Objek PPh ini ada yang final dan tidak final

a. PPh final

Objek PPh finalnya adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tarifnya adalah 25% dari jumlah bruto nilai hadiah. Nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil.

Pemotong PPh tersebut adalah penyelenggara undian.Penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi.

Penyelenggara undian wajib memotong pajaknya 25% dari niai hadiah kemudian membuat bukti potong PPh finalnya.

b. PPh tidak final

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya, dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut :

dikenakan PPh pasal 21 sebesar tarif PPh pasal 17 Undang-undang PPh, bila penerima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (duapuluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, bila penerima Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.
dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen)dari jumlah penghasilan bruto, bila penerima Wajib Pajak badan.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

1. Saat terutang

PPh atas hadiah dan penghargaan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.
PPh dipotong oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) sebelum hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang berhak.
Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas Hadiah atau Undian, rangkap 3 :

a. lembar ke-1 untuk penerima hadiah (Wajib Pajak);

b. lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak;

c. lembar ke-3 untuk Penyelenggara/ Pemotong.

2. Penyetoran dan Pelaporan

a. Penyelenggara undian atau penghargaan wajib:

menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak (secara kolektif )
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (duapuluh) bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

b. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Lain-Lain

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.
Perolehan hadiah tersebut merupakan Objek PPh, maka Wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan
Peraturan ini (Per-11/PJ/2015) mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2015. Pada saat peraturan ini berlaku, maka Keputusan Dirjen Pajak nomor Kep-395/PJ/2001 tentang Pengenaan PPh atas Hadiah dan Penghargaan dinyatakan tidak berlaku.

Agar makin jelas, berikut contoh yang saya kutip dari lampiran Per-11/PJ/2015.

1. PT Oke Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya, dengan hadiah senilai Rp 100.000.000,00. Dalam penarikan undian tersebut nama Donald Odiq yang muncul sebagai penerima hadiah undian.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Oke Indonesia adalah sebagai berikut:

25% x Rp100.000.000,00 = Rp25.000.000,00.

2. PT. Khazada mengadakan perlombaan penjualan untuk 20 orang pegawai pemasaran. Untuk 5 orang pegawai dengan nilai penjualan tertinggi akan diberikan hadiah masing-masing sebesar Rp20.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas hadiah perlombaan yang harus dipotong oleh PT. Khazada adalah sebagai berikut:

5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00.

3. Pemenang pertama dalam lomba lari vertikal yang diadakan oleh PT Teguh Putra di gedung milik mereka dalam rangka hari jadi perusahaan pada tanggal 18 November 2014 adalah Indrajit Tarigow, seorang warga negara India yang baru pertama kali mengikuti perlombaan ini. Hadiah yang diterima oleh Indrajit Tarigow adalah sebesar Rp250.000.000.00.

Berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan India hak pemajakan atas penghasilan yang diterima Indrajit Tarigow tersebut berada di Indonesia, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas hadiah perlombaan yang harus dipotong oleh PT Teguh Putra adalah sebagai berikut:

20% x Rp250.000.000,00 = Rp50.000.000,00.

4. PT Nash Net mengadakan lomba dengan peserta perusahaan-perusahaan desainer produk yang ada di Indonesia dalam rangka mencari desain mobil promosi terbaik yang akan diwujudkan menjadi mobil sarana promosi baru bagi PT Nash Net. Sebagai pemenang lomba tersebut adalah Firma Ilusi Semesta dengan hadiah sebesar Rp800.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas hadiah perlombaan yang harus dipotong oleh PT Nash Net adalah sebagai berikut:

15% x Rp800.000.000,00 = Rp120.000.000,00

5. PT Bank Care Indonesia memberikan hadiah kepada nasabah yang menabung di tempat mereka. Untuk semua penabung akan diberikan sebuah novel karya salah satu pengarang terkenal di Indonesia dengan harga pasar Rp200.000,00, sedangkan untuk penabung yang menabung dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu tidak akan diambil, maka akan diberikan sebuah alat pemutar musik dengan harga pasar sebesar Rp5.000.000,00.

Novel tersebut merupakan hadiah dalam bentuk natura yang diberikan kepada semua konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian jasa yaitu pada saat pembukaan tabungan baru, maka atas hadiah berupa novel tersebut merupakan penghasilan yang wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan nasabah sebesar harga pasarnya.

Sedangkan alat pemutar musik yang diberikan kepada nasabah terkait tabungan dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu pada prinsipnya merupakan nilai uang sekarang dari sebagian bunga yang seharusnya diperoleh nasabah karena menabung pada PT Bank Care Indonesia. Atas penghasilan berupa alat pemutar musik, yang salah satunya diberikan kepada Sumitro, tersebut PT Bank Care Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final, sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas bunga tabungan, dari jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar harga pasar dari alat pemutar musik tersebut:

20% x Rp5.000.000,00 = Rp1.000.000,00.

->LAYANAN & MAMPAAT

Samsat Online

Kendaraan bermotor keadaan pengesahaan STNK 1 Tahun.
Kendaraan bermotor keadaan tidak ganti STNK.
Kendaraan bermotor keadaan disertai dengan BPKB, KTP pemilik asli dan STNK.
Kendaraan bermotor keadaan tak terlambat lebih dari 1 Tahun.
Kendaraan bermotor tidak berkeadaan hilang atau rusak, lapor jual, laka dan kriminal.

Secara umum, Samsat online mempunyai 2 manfaat, yaitu:

Bagi Samsat: Samsat online menyajikan data lebih akurat dan up to date, sehingga dapat dilihat realisasi dan penerimana per UPT PPD maupun secara keseluruhan.
Bagi Wajib Pajak: memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dapat membayar pajak kendaraan di kantor bersama Samsat manapun selama 1 provinsi.

Saat ini, baru beberapa provinsi yang sudah melayani pembayaran pajak motor online, yaitu:

Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
DKI Jakarta
Nangroe Aceh Darusalam
Dll.

Berikut ini uraian masing masing layanan dan fitur Samsat online di berbagai daerah untuk memberikan wawasan baru bagi Anda sehingga bisa mendapatkan layanan maksimal dengan adanya Samsat online ini.

Samsat Online per Wilayah

Bagi masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu luang dan terpaksa menggunakan jasa calo, akan tertolong dengan sistem perpanjangan STNK online ini. Bahkan sebelum ada peraturan pembayaran transaksi elektronik, 3 wilayah, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten telah memberlakukan sistem perpanjangan STNK secara online. Sehingga orang yang mempunyai KTP Bekasi dapat mengurus pajak STNK di Jakarta, namun tidak semua Samsat di Jakarta melayani pengurusan STNK online. Berikut ini pengaturan wilayah Samsat yang dapat diakses secara online, yaitu:

Wilayah DKI Jakarta, meliputi: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dapat dilayani online di Samsat BSD, Samsat Cinere, dan Samsat Cikokol.
Wilayah Banten, seperti: BSD, Cikokol, Ciledug, Ciputat, Balaraja, dapat memproses STNK onlinenya di Samsat Jakarta Selatan dan Samsat Cinere.
Wilayah Jawa Barat, meliputi: Depok, Cinere, dan Cikarang-Bekasi, pengurusannya dapat dilakukan di Samsat Jakarta Selatan, Samsat BSD, dan Samsat Cikokol.

Samsat Terpadu di Jawa Barat

Polda Jawa Barat dan pihak terkait, membuat inovasi dengan meluncurkan perpanjangan STNK online yang dapat dilakukan di semua wilayah Polda Jawa Barat. Walaupun prosesnya melalui online, namun tetap harus dilakukan di Samsat terdekat. Contohnya: orang tinggal di Bekasi namun STNK nya dari Samsat Cirebon, maka tidak perlu ke Cirebon, dapat mengurus di Bekasi. Samsat Online Terpadu Polda Jawa Barat buka setiap hari kerja, dari pukul 08.00-16.00 WIB. Wilayahnya antara lain:

Wilayah Polda Jabar: Seluruh Samsat Polda Jabar
Wilayah Polda Metro Jaya: Samsat Bekasi dan Samsat Cikarang

Polda Jawa Barat melakukan inovasi dengan membuat E-Samsat yang menggandeng Bank BJB. Sehingga nasabah Bank BJB dapat melakukan pembayaran pajak STNK melalui ATM Bank BJB, dengan syarat data pemilik rekening sama dengan data STNK. Berikut ini tahapan pembayaran STNK melalui E-Samsat Jawa Barat:

Kirim SMS ke 081 (SMS Gateway Server Dispenda Aplikasi Samsat), dengan format: esamsat (no.chasis) (no.KTP) (email).
Lakukan pengecekan status data NIK/KTP, curanmor, dan blokir ke server Polda.
SMS balasan yang dikirim isinya: kode bayar, data kendaraan, dan jumlah tagihan.
Jika data kendaraan dan jumlah penetapan sudah disepakati, maka wajib pajak dapat membayarnya di ATM Bank BJB.
Ikuti langkah pembayaran di ATM dengan cara memilih opsi pajak kendaraan dengan memasukkan kode pembayarannya.
Jika sudah selesai akan mendapatkan struk tanda bukti bayar pajak serta memperoleh SMS konfirmasi pembayaran pajak motor.
Kemudian datang ke kantor Samsat untuk menukar struk pembayaran dengan SKPD.

Samsat Drive Thru DKI

DKI Jakarta membuat Samsat Drive Thru. Sehingga pemilik rekening Bank DKI dapat membayar pajak STNK melalui ATM terdekat. Sedangkan yang bukan nasabah Bank DKI dapat membayar pajak melalui loket bank dan beberapa gerai Samsat Drive Thru, seperti:

Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Timur
Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Utara
Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Selatan
Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Barat

Samsat Drive Thru ini cukup praktis, karena hanya memberikan STNK, BPKB, dan KTP atas nama BPKB, kemudian membayarnya.

E-Samsat Jawa Timur

Inovasi E-Samsat juga dimiliki Jawa Timur, bahkan fiturnya lebih bagus dibandingkan E-Samsat Jawa Barat. Karena pembayaran STNK tidak hanya melalui ATM, namun dapat dibayar di teller Bank Jawa Timur, bahkan dapat diakses melalui mobile banking dan Internet banking. Untuk tahapan pembayarannya, dapat mengunjungi situs Bank Jatim. Cukup masukkan data ke web e-samsat Jatim, kemudian ikuti beberapa tahapan yang ada.

Samsat Online Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah juga menerapkan Samsat Online dengan menggandeng Bank Jateng. Namun untuk membayar pajak online, hanya dapat dilakukan di ATM Samsat Bank Jateng. ATM ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang membayar pajak secara online. Untuk lebih jelasnya terkait informasi pajak kendaraan, dapat mengakses situs Dispenda Jateng.

Cek Pajak Online

Samsat online juga melayani cek pajak online. Melalui layanan ini, kini masyarakat dapat melakukan pengecekan pajak STNK secara online di kantor Samsat dan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tepatnya yang ada di situs Samsat Jakarta. Dengan catatan, jika plat nomor di tengah kurang dari 4 angka, maka masukkan angka 0 di bagian depan. Contohnya: plat nomor B 123 RFS. Jika dilakukan pengecekan harus menambahkan angka 0 seperti B 0123 RFS. Apabila setelah dilakukan pengecekan tidak ada keterangan, maka kemungkinan besar plat nomor tersebut tidak terdaftar di samsat DKI. Jika proses pengecekan berhasil, muncul semua informasi yang berkaitan dengan pajak kendaraan, termasuk kapan jatuh temponya.

SMS Pemeriksaan STNK

Bagi yang ingin membeli kendaraan bekas atau second hand, tentu tidak ingin tertipu dengan berbagai modus penipuan BPKB dan STNK palsu, maka dapat melakukan pengecekan keaslian STNK melalui SMS. Karena sebagai orang awam tentu sulit membedakannya mana yang asli dan mana yang palsu. Sebelum melakukan transaksi pembelian kendaraan, sebaiknya cek validitas plat nomor kendaraan dengan mengirimkan sms. Namun tidak semua provinsi memiliki layanan cek STNK melalui SMS.

Pastikan Masa Berlaku Pajak Kendaraan Anda

Sistem online memang sangat memudahkan masyarakat dan menghindarkan dari calo yang mahal. Namun belum semua daerah menyediakan fasilitas online dan layanan online tersebut juga masih terbatas untuk pembayaran pajak tahunan. Jangan lupa, cek masa berlaku pajak kendaraan Anda, pastikan umur pajak tidak melebihi masa aktif tidak terkena denda, karena harga atau nominal denda tergantung dari nilai pajak.

->PAJAK MOBIL & PROGRESIF

Ketahui Cara Menghitungnya

Tahukah Anda pengertian Pajak Progresif? Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan pula harga atau nilai objek pajak. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan. Ada dua jenis pajak progresif, yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Lalu apa itu pajak progresif mobil? Tentu saja pajak progresif mobil adalah pajak yang dikenakan bagi pemilik mobil dengan perhitungan ketentuan tarif pajak sesuai dengan yang telah disebutkan di atas. Pajak progresif mobil yaitu termasuk dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tidak hanya mobil yang termasuk dalam PKB, namun juga kendaraan roda dua, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan dinas pemerintah. Pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik. Jadi misalnya saja Anda menjual mobil ke orang lain, namun Anda tidak melakukan balik nama kepemilikan mobil tersebut, maka pajak progresif akan ditanggungkan pada pemilik mobil yang lama karena nama dan alamat tempat tinggal pemilik mobil tersebut masih sama.

Jadi, jika Anda menjual mobil ke orang lain atau pun kendaraan lainnya, sebaiknya segera melakukan proses balik nama sehingga Anda tidak lagi membayar pajak progresif bagi mobil tersebut. Selain itu, pemilik mobil yang baru juga harus segera melaporkan kepemilikan mobil ke SAMSAT provinsi dimana kendaraan tersebut dialihkan. Laporan atas kepemilikan kendaraan hendaklah sekurang-kurangnya 30 hari setelah pergantian kepemilikan.

Besaran Pajak Progresif Mobil

Besarnya Pajak Progresif Bergantung Jumlah Mobil

Lalu Anda pun bertanya-tanya, sebenarnya berapa tarif pajak progresif mobil itu? Nah berikut akan dijabarkan persentase tarif pajak progresif mobil:

No.	Urutan Kepemilikan Kendaraan	Persentase Tarif Pajak
1.	Mobil Pertama	1,5%
2.	Mobil Kedua	2%
3.	Mobil Ketiga	2,5%
4.	Mobil Keempat dan seterusnya	4%

Kemudian setelah tahu persentase tarif pajak progresif mobil, mari kita lakukan perhitungan pajaknya. Bagaimana perhitungan pajak progresif mobil? Mari kita simak cara menghitungnya berikut ini.

Rumus Perhitungan Pajak Progresif Mobil

Ketahui Cara Menghitung Pajak Progresif Mobil Anda

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pengenaan pajak didasarkan pada hal-hal tertentu berkaitan dengan objek pajak, dalam hal ini objek pajaknya ialah mobil. Sebelum melakukan perhitungan pajak progresif mobil, ada baiknya kita tahu dua unsur yang menjadi dasar pengenaan pajak karena nantinya juga berpengaruh pada perhitungan pajak. Adapun dua hal mendasar yang menjadi dasar pengenaan pajak progresif mobil, antara lain:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), nah NJKB ini bukanlah harga pasaran umum melainkan harga atau nilai yang sudah ditetapkan oleh Dispenda yang sebelumnya sudah mendapatkan data dari Agen Pemegang Merek (APM).
Bobot ataupun efek negatif atas penggunaan kendaraan dan bisa merefleksikan tingkat kerusakan jalan yang dinyatakan di dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih.

Nah, secara garis besar perhitungan pajak progresif mobil dimulai dari menghitung NKJB. Bagaimana menghitung NKJB? Caranya mudah, rumus perhitungannya adalah (PKB/2) x 100.

Untuk melihat nilat PKB mobil Anda, Anda cukup melihatnya di balik STNK. Di sana tertera nilai PKB kendaraan Anda. Kemudian setelah diketahui hasil NKJB mobil Anda, kalikanlah dengan persentase tarif pajak progresif mobil, sesuai dengan urutan kepemilikan kendaraan Anda. Setelah mendapatkan hasil pajak progresif mobil Anda, lanjut dengan menambahkan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya, Anda tinggal mengalikan sesuai persentase urutan kepemilikan kendaraan Anda. Bagaimana? Masih bingung? Mari kita coba hitung pajak progresif mobil Pak Ahmad berikut ini:

Pak Ahmad memiliki 4 buah mobil. 4 mobil tersebut memiliki tipe dan tahun yang sama (di sini memang sengaja disamakan, agar lebih mudah melihat kenaikan pajaknya).

Diketahui bahwa:
PKB: 1.500.000
SWDKLLJ: 150.000

Kemudian berapakah pajak progresif mobil tiap mobilnya? Seperti yang telah diterangkan di atas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung NJKB, caranya sebagai berikut:

NJKB: (PKB/2) x 100
(1.500.000/2) x 100
75.000.000

Setelah mengetahui NJKB nya, mari kita hitung pajak progresif tiap mobilnya, dimulai dari mobil pertama:

Mobil Pertama:
PKB: 75.000.000 x 1,5% = 1.125.000
SWDKLLJ: 150.000
Total: Rp1.275.000
————————————————————————————————————
Mobil Kedua:PKB: 75.000.000 x 2% = 1.500.000 (Terjadi Kenaikan)
SWDKLLJ: 150.000
Total: Rp1.650.000
————————————————————————————————————
Mobil Ketiga:
PKB: 75.000.000 x 2,5% = 1.875.000 (Terjadi Kenaikan)
SWDKLLJ: 150.000
Total: Rp2.025.000
————————————————————————————————————
Mobil Keempat:PKB: 75.000.000 x 4% = 3.000.000 (Terjadi Kenaikan)
SWDKLLJ: 150.000
Total: Rp3.150.000

Nah begitulah contoh perhitungan pajak mobil dari mobil pertama sampai mobil keempat. Terlihat bukan perbedaan pajak progresif diantara masing-masing mobil sesuai urutan kepemilikannya? Sekarang, Anda bisa mencoba mempraktekkan perhitungan pajak progresif mobil tersebut di rumah.

Pajak Progresif Mobil

Berbeda dengan daerah lainnya, Jakarta memiliki aturan baru mengenai pajak progresif kendaraan bermotor, dalam hal ini pajak progresif mobil juga ikut aturan baru ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015, per tanggal 1 Juni 2015 tarif pajak progresif kendaraan bermotor untuk wilayah Jakarta mengalami kenaikan. Kenaikan tarif pajak tersebut diberlakukan sebagai upaya menekan laju pembelian kendaraan pribadi agar dapat mengatasi kemacetan jalan di Jakarta. Apalagi rata-rata kecepatan berkendara di Jakarta saat weekdays tercatat hanya 21km/jam saja. Selain itu, melalui pemberlakuan tarif pajak progresif yang baru ini, Pemda Jakarta menargetkan pendapatan pajak wilayah Jakarta mencapai Rp6,65 triliun per tahun. Lalu berapa persen kenaikan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor di Jakarta? Berikut tarif pajak progresif untuk wilayah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2015:

No.	Urutan Kepemilikan Kendaraan	Persentase Tarif Pajak
1.	Kendaraan Pertama	2%
2.	Kendaraan Kedua	2,5%
3.	Kendaraan Ketiga	3%
4.	Kendaraan Keempat	3,5%
5.	Kendaraan Kelima	4%
6.	Kendaraan Keenam	4,5%
7.	Kendaraan Ketujuh	5%
8	Kendaraan Kedelapan	5,5%
9.	Kendaraan Kesembilan	6%
10.	Kendaraan Kesepuluh	6,5%
11.	Kendaraan Kesebelas	7%
12.	Kendaraan Kedau Belas	7,5%
13.	Kendaraan Ketiga Belas	8%
14.	Kendaraan Keempat Belas	8,5%
15.	Kendaraan Kelima Belas	9%
16.	Kendaraan Keenam Belas	9,5%
17.	Kendaraan Ketujuh Belas	10%

Selain mengatur tentang kenaikan pajak progresif kendaraan bermotor, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 juga memiliki aturan baru mengenai pengenaan pajak pada pemilik kendaraan. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwasannya pajak progresif tidak lagi diberlakukan berdasarkan nama dan alamat di KTP saja, namun dilihat pula nama dan alamat di Kartu Keluarga (KK). Jadi misalnya saja, ada seorang anak yang mempunyai kendaraan pribadi dan masih terdaftar dalam satu KK dengan orang tuanya, maka akan dikenakan pula pajak progresif tersebut kepada si anak. Lain lagi jika anak tersebut sudah memiliki alamat yang berbeda dengan orang tuanya, maka pajak progresif tidak akan diberlakukan pada anak tersebut. Lagi-lagi penerapan peraturan baru tersebut bertujuan untuk menahan laju pembelian kendaraan pribadi sehingga harapannya kemacetan di Jakarta bisa teratasi. Tak lupa selain adanya kenaikan pajak progresif ini, tentu kesadaran masyarakat Jakarta untuk mau menggunakan angkutan umum juga mempengaruhi kemacetan yang ada di wilayah Jakarta.

Ketahui Pajak Progresif Mobil Anda

Nah itu tadi sedikit ulasan mengenai pajak progresif mobil dari mulai pengertian sampai dengan perhitungan pajak progresif mobil yang bisa Anda coba hitung sendiri di rumah serta ulasan mengenai penerapan pajak progresif mobil di Jakarta. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai pajak progresif mobil bagi Anda sekalian.

->PAJAK MOTOR & PROGRESIF

Perhitungan dan Cara Bayar

Apakah Anda mengetahui apa sebenarnya pajak motor itu? Pajak motor termasuk dalam pajak progresif. Pajak progresif sendiri ialah pajak yang tarif pemungutannya sesuai dengan persentase yang meningkat sesuai dengan nilai objek pajak dan kuantitas atau jumlah dari objek pajak, dalam hal ini motor adalah objek pajaknya. Terdapat dua jenis pajak progresif, yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak motor termasuk di dalam Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun persentase tarif pajak progresif motor sesuai dengan urutan kepemilikan kendaraan Anda adalah sebagai berikut:

No.	Urutan Kepemilikan Kendaraan	Persentase Tarif Pajak
1.	Motor Pertama	1,5%
2.	Motor Kedua	2%
3.	Motor ketiga	2,5%
4.	Motor Keempat dan seterusnya	4%

Lalu bagaimana cara menghitung pajak motor? Caranya cukup mudah asalkan kita terlebih dahulu mengetahui dasar pengenaan pajak tersebut. Ada dua yang menjadi dasar pengenaan pajak motor, antara lain:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), nilai jual bukanlah harga jual umum suatu kendaraan, melainkan nilai yang telah ditetapkan oleh Dispenda yang didapatkan dari Agen Pemegang Merek (APM)
Bobot maupun efek negatif yang bisa merefleksikan tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan kendaraan tersebut dan dinyatakan di dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih

Cara Menghitung Pajak Motor

Ketahui Cara Menghitung Pajak Progresif Motor

Cara menghitung pajak motor cukuplah mudah, pertama Anda harus mengetahui NJK Motor Anda. Mari kita coba hitung dengan ilustrasi sebagai berikut:

Pak Iwan memiliki 5 motor yang tipe dan tahunnya sama. Diketahui pajak masing-masing motornya pun sama (hal ini supaya memudahkan untuk melihat kenaikan pajaknya) yaitu:

PKB: Rp450.000
SWDKLLJ: Rp50.000

Lalu berapakah pajak tiap-tiap motor Pak Iwan?
Pertama-tama hitunglah NJK nya:

NJK: (PKB x 2/3 x100)
= Rp450.000 x 2/3 x 100 = Rp30.000.000

Jadi pajak tiap-tiap motor Pak Iwan ialah:

Motor Pertama:
PKB: Rp30.000.000 x 1,5% = Rp450.000
————————————————————————————————————
Motor Kedua:
PKB: Rp30.000.000 x 2% = Rp600.000 (Terjadi Kenaikan)
————————————————————————————————————
Motor Ketiga:PKB: Rp30.000.000 x 2,5% = Rp750.000 (Terjadi Kenaikan)
————————————————————————————————————
Motor Keempat:PKB: Rp30.000.000 x 4% = Rp1.200.000 (Terjadi Kenaikan)

Cara dan Syarat Mudah Pembayaran Pajak Motor

Tahap-Tahap Pembayaran Pajak Motor

Setelah mengenal apa itu pajak motor, hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah bagaimana cara pembayaran pajak motor, dan apa saja syarat yang harus dibawa saat membayar pajak motor. Bagi sebagian orang mungkin saja membayar pajak motor terkesan sulit dan rumit. Namun sebenarnya jika kita telah mengetahuinya, cara dan syarat-syarat pembayaran pajak motor cukuplah mudah. Anda tidak lagi ingin menambah biaya hanya untuk membayar jasa calo jika mempelajarinya saat ini. Berikut ini adalah cara dan syarat pembayaran pajak motor tahunan dan lima tahunan:

Anda harus mempersiapkan berkas-berkas yang wajib dibawa ketika Anda ke SAMSAT untuk membayar pajak motor. Berkas-berkas yang harus dibawa untuk Anda yang akan membayar pajak tahunan antara lain KTP asli pemilik kendaraan (dan satu fotokopinya), STNK asli (dan satu fotokopinya), serta satu fotokopi lembar utama BPKB (yang ada keterangan informasi pemilik dan kendaraan) sedangkan untuk Anda yang akan membayar pajak lima tahunan berkas yang dibawa sama hanya saja Anda diharuskan cek kendaraan bermotor saat berada di SAMSAT.
Ambillah formulir di loket khusus, jika data STNK dengan KTP Anda berbeda, mintalah formulir lain untuk itu, namun jika perbedaan antara data STNK dengan KTP Anda, Anda cukup ambil formulir di loket khusus saja. Perbedaan maksimal hanyalah RT saja.
Isilah formulir tersebut. Anda hanya harus mengisi nomor pelat kendaraan, nama pemilik, alamat pemilik, tujuan pengurusan, dan data kendaraan.
Setelah Anda selesai mengisi formulir tersebut, serahkan formulir tersebut dengan berkas-berkas yang sudah Anda bawa dari rumah, yaitu KTP asli pemilik kendaraan (dan satu fotokopinya), STNK asli (dan satu fotokopinya), serta satu fotokopi lembar utama BPKB (yang ada keterangan informasi pemilik dan kendaraan) ke loket 3 yang letaknya di sebelah kanan loket khusus. Nanti Anda akan diberi nomor antrean.
Setelah Anda dipanggil oleh petugas, Anda akan diberikan slip pembayaran yang disana tertulis besarnya pajak yang harus dibayarkan. Jangan lupa untuk mengecek bukti pembayaran sementara dari petugas, apakah sama atau berbeda dengan data di KTP? Jika ada perbedaan, Anda harus mengurusnya kembali di loket khusus.
Setelah Anda melakukan pembayaran, Anda akan diberikan bukti pelunasan dari petugas. Lepas lembar terakhir bukti pelunasan tersebut (warna merah yang ada tulisan “Jasa Raharja) dan serahkan bukti pelunasan pembayaran pajak Anda ke loket pengambilan STNK. Kemudian tunggu panggilan dari petugas.
Setelah Anda dipanggil petugas, Anda akan diberikan STNK Anda. Jangan lupa untuk mengecek data STNK Anda bukti pembayaran PKB Anda yang baru. Jangan sampai ada kesalahan penulisan maupun perbedaan data.

Untuk pembayaran pajak lima tahunan, perbedaannya hanyalah setelah Anda melakukan pembayaran STNK, bawa bukti pembayaran Anda ke loket pengambilan TNKB atau Tanda Nomor Kendaraan Baru, agar Anda bisa mengambil Plat Nomor Kendaraan Anda yang baru.

Denda Pajak Motor

Denda yang Harus Dibayar Apabila Terlambat Membayar Pajak

Apakah Anda pernah terkena denda pajak motor? Ya, meskipun sebagian orang menganggap pajak motor bukanlah hal yang mendesak atau segera dibayarkan, namun jika Anda terlambat membayar pajak motor maka tunggakan akan semakin menumpuk dan begitu pula denda pajak motor Anda akan semakin banyak. Jika Anda telat membayar pajak motor, maka Anda akan didenda sebesar 20% dari pajak pokok Anda. Dan jika Anda sebagai Wajib Pajak tidak membayar denda hingga lebih dari satu bulan, maka Anda akan dikenakan denda sebesar 2% tiap bulannya. Pemerintah telah membatasi denda pajak motor sebesar 48%. Itu artinya jika Anda tidak membayar denda lebih dari 2 tahun, maka dendanya masih 48%. Namun sebenarnya pemerintah sudah memberikan tenggat waktu 1 hari untuk melunasi pembayaran pajak. Tenggat waktu tersebut bisa Anda gunakan jika Anda memang sedang sibuk pada hari itu. Jangan sampai Anda harus membayar denda pajak motor, sudah tahu kan persentase yang harus Anda bayarkan jika Anda terkena denda?

Namun jika akhirnya Anda harus membayar denda pajak motor, maka sebaiknya Anda harus tahu bagaimanacara menghitung denda pajak motor. Sebelum kita mengetahui rumus perhitungan dan mempraktekkannya, kita harus mengenal terlebih dahulu istilah-istilah terkait dengan pajak motor, agar nanti tidak bingung dengan istilah-istilah yang disebutkan. Berikut istilah-istilah terkait pajak motor:

BBN KB atau Bea Balik Nama Kendaraan BermotorBiaya balik nama untuk kendaraan baru adalah sebesar 10% dari harga kendaraan atau dari harga faktur. Sedangkan biaya balik nama untuk kendaraan second adalah sebesar 2% dari harga kendaraan.
PKB atau Pajak Kendaraan BermotorPajak Kendaraan bermotor adalah sebesar 1,5% dari nilai jual kendaraan. Nilai jual sifatnya menurun karena adanya penyusutan nilai jual.
SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas JalanSWDKLLJ ini nilainya telah ditetapkan oleh pihak Jasa Raharja.
Biaya ADM atau Biaya AdministrasiUntuk kendaraan baru, tidak dikenai biaya administrasi. Hanya jika mengganti plat nomor atau balik nama, Anda baru akan dikenai biaya administrasi.
Denda Pajak Kendaraan BermotorDenda pajak kendaraan bermotor dikenakan jika wajib pajak terlambat membayar pajak ketika jatuh temponya. Denda yang harus dibayarkan berupa 25% dari pajak pokok per tahunnya ditambah denda SWDKLLJ.

– Pajak Kendaraan Bermotor: 25%/tahun

– Terlambat 3 bulan: PKB x 25% x 3/12

– Terlambat 6 bulan: PKB x 25% x 6/12

– Denda SWDKLLJ: Roda 2 = Rp32.000; Roda 4 = Rp100.000

Nah setelah Anda mengetahui istilah-istilah terkait pajak. Mari kita coba menghitung denda pajak motor. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:

Akbar memiliki motor dan telat membayar motor selama 6 bulan. Jumlah Pajak Kendaran Bermotor yang tertera di STNK adalah Rp200.000 dan SWDKLLJ nya sebesar Rp32.000.

Maka Akbar akan dikenai denda sebesar:
Denda Pajak Motor: (PKB x 25% x 6/12) + SWDKLLJ
(Rp200.000 x 25% x 6/12) + Rp32.000
Rp25.000 + Rp32.000 = Rp57.000

TERIMA KASIH…

->PERPANJANG STNK

Info yang Wajib Anda Ketahui

Setiap tahunnya, hampir sebagian besar dari Anda akan direpotkan dengan pengurusan perpanjangan masa berlaku surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan keharusan mendatangi kantor samsat (sistem administrasi manunggal satu atap). Tetapi kini menariknya, pengurusan atas perpanjangan STNK tersebut tidak lagi terlalu merepotkan. Pasalnya, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 yang berbunyi:”Untuk pelayanan atas penerimaan pembayaran pajak STNK dapat dilakukan melalui transaksi elektronik.”

Dengan demikian, untuk saat ini kita tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk mendatangi samsat, mengantri berjam-jam hanya untuk sekadar membayar pajak tahunan kendaraan Anda. Bahkan Anda juga tidak perlu lagi menahan godaan memikat dari para calo yang menawarkan jasa pengurusan pembayaran STNK secara ilegal yang juga meminta bayaran tinggi.

Samsat Online per Wilayah

Bagi Anda yang tidak memiliki banyak waktu luang dan akhirnya sering menggunakan jasa calo, Anda akan tertolong dengan adanya sistem perpanjangan STNK online ini. Sebelum adanya peraturan terkait mengenai pembayaran transaksi elektronik, di tiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten telah diberlakukan sistem perpanjangan STNK secara online.

Dengan demikian, orang yang mempunyai KTP Bekasi dapat mengurus pajak STNK di Jakarta walaupun tidak semua samsat yang ada di Jakarta dapat melayani pengurusan STNK online. Dibawah ini ada pengaturan wilayah samsat yang dapat diakses secara online, yaitu:

Wilayah DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dapat dilayani online di Samsat BSD, Samsat Cinere, dan Samsat Cikokol.
Wilayah Banten seperti BSD, Cikokol, Ciledug, Ciputat, Balaraja, dapat memproses STNK onlinenya di Samsat Jakarta Selatan dan Samsat Cinere.
Wilayah Jawa Barat meliputi kawasan Depok, Cinere, dan Cikarang-Bekasi, kepengurusan nya dapat dilakukan di Samsat Jakarta Selatan, Samsat BSD, dan Samsat Cikokol.

Cek Pajak Online

Anda dapat melakukan pengecekan pajak STNK secara online di kantor Samsat dan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta tepatnya yang ada di situs Samsat Jakarta. Dengan catatan, jika plat nomor di tengah yang Anda miliki kurang dari 4 angka, maka Anda dapat memasukkan angka 0 di bagian depan.

Sebagai contoh kasus plat nomor B 123 RFS. Jika dilakukan pengecekan maka Anda harus menambahkan angka 0 seperti B 0123 RFS. Apabila setelah dilakukan pengecekan tidak ada keterangan, maka kemungkinan besar plat nomor tersebut tidak terdaftar di samsat DKI. Jika proses pengecekan berhasil, muncul semua informasi yang berkaitan dengan pajak kendaraan, termasuk kapan jatuh temponya.

Samsat Terpadu di Jawa Barat

Polda Jawa Barat dan pihak terkait, pada tahun 2010 membuat inovasi hebat dengan meluncurkan perpanjangan STNK online yang diklaim sudah dapat dilakukan di semua wilayah yang ada di Polda Jawa Barat.

Walaupun prosesnya melalui online, namun untuk proses akhirnya tetap harus dilakukan di samsat yang terdekat. Sebagai contoh jika Anda tinggal di Bekasi namun STNK nya dari samsat Cirebon, maka tidak perlu repot ke Cirebon. Anda tinggal mengurus pengesahannya di Bekasi saja.

Samsat Online Terpadu Polda Jawa Barat buka setiap hari kerja dari pukul 08.00-16.00 WIB. Wilayahnya antara lain:

Wilayah Polda Jabar: Seluruh Samsat Polda Jabar
Wilayah Polda Metro Jaya: Samsat Bekasi dan Samsat Cikarang

Samsat Jawa Barat

Pihak Polda Jawa Barat kembali melakukan inovasi dengan membuat E-Samsat yang menggandeng Bank BRI BNI BCA MANDIRI DLL.. Melalui program ini, maka para nasabah Bank dapat melakukan pembayaran pajak STNK melalui ATM Bank Dengan syarat, data dari pemilik rekening harus sama dengan data di STNK.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini ada tahapan pembayaran STNK melalui Samsat Online

Anda mengirimkan SMS dari wajib pajak dengan format: esamsat [no.chasis] [no.KTP] [email] lalu kirim ke ke 08112119211. No ini adalah SMS Gateway Server Dispenda Aplikasi Samsat,
Kemudian dilakukan pengecekan status terkait data NIK/KTP, curanmor, dan juga blokir ke server polda,
Ada SMS jawaban yang kemudian dikirim ke wajib pajak yang isinya kode bayar, data kendaran, dan jumlah tagihan,
Apabila data kendaraan beserta dengan jumlah penetapan sudah disepakati, maka wajib pajak dapat membayarnya di ATM Bank BRI BNI BCA MANDIRI DLL,
Anda dapat mengikuti langkah pembayaran di ATM dengan cara memilih opsi pajak kendaraan dengan memasukkan kode no rekening yg akan kami berikan..
Jika sudah selesai maka Anda akan mendapatkan struk tanda bukti bayar pajak serta memperoleh SMS yang berisi konfirmasi atas pembayaran pajak motor Anda,
Setelah itu Anda dapat mendatangi kantor samsat untuk menukar struk pembayaran dengan SKPD. atau bisa juga dikirim melalu jasa kirim.

Samsat Drive

gerai Samsat Drive Thru seperti:

Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Timur
Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Utara
Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Selatan
Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Barat

Model Samsat Drive Thru ini terbilang cukup praktis, karena Anda hanya memberikan STNK, BPKB, dan KTP atas nama BPKB, kemudian Anda membayarnya Via Bank BRI BNI BCA MANDIRI DLL, dan urusan bayar pajak sudah selesai.

E-Samsat Jawa Timur

Tidak hanya wilayah Jawa Barat saja yang memiliki E-Samsat, karena inovasi ini ternyata juga dimiliki oleh Jawa Timur. Bahkan bisa dibilang fiturnya lebih bagus jika dibandingkan dengan E-Samsat Jawa Barat. Hal ini dikarenakan tidak hanya dapat dibayar melalui Via Bank ATM BRI BNI BCA MANDIRI DLL namun juga dapat dibayar di teller Bank dapat diakses melalui mobile banking dan Internet banking.

Samsat Online Jawa Tengah

Untuk mempermudah pembayaran pajak, pihak Provinsi Jawa Tengah juga menerapkan Samsat Online. Sama halnya dengan yang ada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, Samsat Online yang ada di Jateng menggandeng bank Namun untuk membayar pajak online, para pembayar pajak dilakukan di ATM Bank BRI BNI BCA MANDIRI DLL

SMS Pemeriksaan STNK

Pemeriksaan Keaslian STNK dengan SMS

Kemudahan lain membayar pajak STNK, ternyata dapat dilakukan melalui SMS. layanan cek STNK melalui SMS. Di sini tidak hanya pajak yang di cek, namun juga dikaitkan dengan keasliannya.

Sehingga jika ada orang yang menjual motor, menggunakan STNK palsu. Anda dapat melakukan pengecekan datanya melalui samsat.TERIMA KASIH…

->SIM & BIAYA

Cara Membuat SIM dan Biaya Pengurusannya

Salah satu dokumen penting yang wajib Anda miliki jika Anda mengemudikan sendiri suatu kendaraan bermotor adalah Surat Izin Mengemudi atau disingkat SIM. Di Indonesia, SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Sebelum menjelaskan cara untuk membuat SIM dan biayanya, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa saja jenis Surat Izin Mengemudi (SIM).

Jenis-jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) Contoh SIM C

Di Indonesia, ada dua jenis Surat Izin Mengemudi, yakni:

Surat Izin Mengemudi (SIM) Kendaraan Bermotor Perseorangan

Surat Izin Mengemudi (SIM) Kendaraan Bermotor Umum

Kedua jenis SIM ini dibagi lagi menjadi beberapa golongan.

Golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) Perseorangan

Golongan SIM perseorangan adalah sebagai berikut:

SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.

SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.

SIM B2, untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.

SIM C, untuk mengemudikan kendaraan bermotor roda dua yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam.

SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.

Golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum

Golongan SIM Umum adalah sebagai berikut:

SIM A Umum, untuk mengemudikan mobil umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.

SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.

SIM B2 Umum, untuk mengemudikan kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.

Kemudahan Dalam Mengurus Pembuatan SIM Satpas Daan Mogot

Pengurusannya Semakin Mudah via OnlineAda kemudahan yang diberikan untuk pemegang SIM agar tidak perlu memiliki banyak jenis SIM jika hendak berganti-ganti jenis kendaraan bermotor yang akan dikemudikannya. SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah. Lebih jelasnya sebagai berikut:

SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A

SIM B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A.

SIM B1 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, dan SIM B1.

SIM B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM B1.

SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, SIM B1, SIM B1 Umum, dan SIM B2.

Persyaratan Pembuatan SIM Perseorangan

Untuk golongan SIM Perseorangan, ini dia persyaratan yang mesti dipenuhi:

Batas Usia Minimal

SIM A: 18 tahun

SIM B1: 20 tahun

SIM B2: 20 tahun

SIM C: 17 tahun

SIM D: 17 tahun

Syarat Administratif

Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Mengisi formulir permohonan

Sehat jasmani dan rohani, berpakaian rapi (pria berkemeja berkerah dan bercelana panjang) dan bersepatu (tidak diperkenankan memakai sandal).

Lulus Ujian teori, ujian praktek, dan/atau ujian keterampilan melalui simulator

Persyaratan Tambahan

Bagi pemohon SIM B1 dan B2, ada syarat tambahan, yaitu:

Untuk membuat SIM B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan.

Untuk membuat SIM B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 bulan.

Membayar biaya pembuatan SIM baru

Persyaratan Pembuatan SIM Umum

Khusus untuk golongan SIM Umum, persyaratannya sedikit berbeda dengan golongan SIM Perseorangan.

Simak berikut ini persyaratannya:

Batas Usia Minimal Pemohon

SIM A Umum: 20 tahun

SIM B1 Umum: 22 tahun

SIM B2 Umum: 23 tahun

Syarat Administratif

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Mengisi formulir permohonan

3. Sehat jasmani dan rohani, berpakaian rapi (pria berkemeja kerah dan bercelana panjang) dan bersepatu (tidak diperkenankan memakai sandal).

4. Lulus Ujian

Ujian teori

Ujian praktek

Diwajibkan mengikuti klinik mengemudi untuk mendapatkan Surat Keterangan Uji Klinik Pengemudi (SKUKP)

Persyaratan tambahan

Untuk membuat SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan

Untuk membuat SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A Umum sekurang-kurangnya 12 bulan.

Untuk membuat SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 Umum sekurang-kurangnya 12 bulan.

Membayar biaya pembuatan SIM baru via elektonik transfer antar bank hub:

Prosedur Pembuatan SIM Baru

Ujian SIM

Untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru, silakan ikuti alur prosedur yang telah ditetapkan di bawah ini:

1. Mempersiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Ini syarat paling mudah, datang ke tempat fotocopy, lalu fotocopy KTP Anda menjadi beberapa lembar untuk dijadikan dokumen.

2. Membuat Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini dikeluarkan oleh dokter dan dapat dibuat di klinik kepolisian atau di pusat pelayanan kesehatan lainnya.

3. Ambil Formulir

Ambil atau beli permohonan pembuatan SIM sesuai dengan tarif yang telah ditentukan untuk pembuatan SIM baru.

4. Bayar Asuransi

Membayar premi asuransi sebesar Rp30.000, asuransi ini sifatnya tidak wajib.

5. Mengisi Formulir

Isi formulir permohonan dengan lengkap dan benar untuk kemudian diserahkan ke petugas di loket yang telah disediakan. Tunggu hingga nama Anda dipanggil.

6. Ikuti Ujian

Setelah nama Anda dipanggil, Anda akan diminta mengikuti ujian yang terdiri atas dua tahap, yaitu:

Ujian Tertulis

Jika lulus, dilanjutkan dengan ujian praktik. Sementara jika tidak lulus, Anda akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian tertulis ini setelah tenggang 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Jika Anda mengulang kemudian kembali tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, uang pembayaran biaya SIM akan dikembalikan.

Ujian Praktik

Jika lulus, maka SIM akan diproduksi atau dicetak. Jika tidak lulus, Anda akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian praktik setelah tenggang waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Sama seperti untuk ujian tertulis, jika Anda mengulang ujian praktik kemudian tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan.

7. Tanda Tangan, Pengambilan Sidik Jari, dan Foto

Jika Anda berhasil lulus di kedua ujian di atas, Anda akan diminta untuk menunggu panggilan ke loket untuk melengkapi data tandatangan, sidik jari, dan difoto, semuanya secara elektronik atau digital.

8. Ambil SIM

Tahap terakhir adalah menunggu hingga nama Anda dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi di loket pengambilan SIM.

Biaya Pembuatan SIM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 tentang PNBP pada Polri, biaya pembuatan SIM baru adalah sebagai berikut:

SIM A: Rp120.000

SIM B1: Rp120.000

SIM B2: Rp120.000

SIM C: Rp100.000

SIM D: Rp50.000

Biaya tambahan:

Asuransi Rp30.000

Biaya Surat Keterangan Uji Klinik Pengemudi (SKUKP) untuk SIM B1, B2, dan SIM Umum Rp50.000.

Pastikan Tertib Ikuti Prosedur

Seluruh cara untuk membuat SIM yang diuraikan di atas tadi seyogyanya Anda ikuti dengan tertib. Jika Anda gagal dalam ujian, jangan berkecil hati, Anda akan diberi kesempatan untuk mengikuti kembali ujian tersebut setelah jangka waktu tertentu. Lebih baik mengulang ujian, terutama ujian praktik, daripada Anda berkendara secara sembrono di jalan sehingga dapat membahayakan orang lain. SIM menjadi bukti kemahiran Anda dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Keselamatan Anda dan pengguna jalan yang lain ada di tangan Anda dan pemilik SIM lainnya. Selamat mengikuti petunjuk pembuatan SIM di atas dan jadilah pemilik SIM yang bertanggung jawab.TERIMA KASIH…

->STNK HILANG

Ini Dia Cara Mengurusnya

Sama seperti jika Anda kehilangan dokumen berharga pribadi lainnya seperti KTP dan SIM, kehilangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) juga mungkin bisa membuat Anda pusing tujuh keliling.

Mengurus STNK Motor Sendiri

Berikutnya silakan simak tata-cara dan proses pembuatan STNK baru karena STNK lama hilang berikut ini:

1. Segera buat laporan kehilangan STNK di kantor polisi terdekat

Begitu Anda mengetahui atau menyadari bahwa STNK Anda hilang, segeralah melapor ke kantor polisi (Polres atau Polsek) terdekat. Di sana, Anda akan dibuatkan surat keterangan kehilangan, yang nantinya harus Anda bawa untuk proses pembuatan STNK baru menggantikan STNK yang hilang.

2. Siapkan berkas kelengkapan sebagai persyaratan administratif

Menurut informasi yang dilansir Divisi Humas Mabes Polri dalam akun Facebooknya, untuk mengurus penggantian STNK yang hilang, Anda perlu mempersiapkan persyaratan dokumen sebagai berikut:

KTP pemilik kendaraan (asli dan fotokopi)
Fotokopi STNK yang hilang
Surat keterangan kehilangan STNK dari kepolisian (Polsek atau Polres setempat)
BPKB (asli dan fotokopi)

3. Datang ke Kantor SAMSAT

Jika berkas untuk melengkapi persyaratan administratif sudah ada di tangan, Anda tinggal membawanya ke Kantor SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap), yang merupakan tempat penerbitan/pengesahan STNK oleh tiga instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. Berikut tata-cara mengurus penggantian STNK karena hilang di Kantor Samsat:

4. Cek fisik kendaraan

Langkah pertama yang harus Anda lakukan di Kantor SAMSAT adalah cek fisik kendaraan Anda sekaligus gesek nomor rangka dan mesin. Setelah selesai, hasil cek fisik tersebut agar difotokopi.

Mengisi formulir pendaftaran

Pastikan Anda mengisi formulir dengan lengkap dan benar, untuk kemudian diserahkan ke Loket STNK hilang. Jangan lupa sertakan berkas kelengkapan administrasi yang sudah Anda siapkan.

Mengurus cek blokir (surat keterangan hilang dari SAMSAT)

Yang dimaksud dengan mengurus cek blokir adalah mengurus surat keterangan STNK hilang dari SAMSAT, yang berisi keterangan keabsahan STNK terkait, misalnya tidak dalam kondisi diblokir atau dalam pencarian. Untuk ini, Anda harus melampirkan hasil cek fisik kendaraan.

Mengurus pembuatan STNK baru di Loket BBN II

Untuk mengurus pembuatan STNK baru sebagai pengganti STNK lama yang hilang, Anda harus menyerahkan semua berkas kelengkapan dan surat keterangan hilang dari SAMSAT di Loket BBN (Bea Balik Nama) II.

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Ini dilakukan jika Anda belum membayar pajak tahunan untuk kendaraan bermotor Anda. Jika Anda sudah membayar biaya pajak ini, maka bebas biaya pajak.

Membayar biaya pembuatan STNK baru

Biaya untuk penerbitan STNK yang tertera dalam Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Polri berdasarkan PP No. 50 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Kendaraan bermotor roda 2, roda 3, atau angkutan umum Rp50.000

Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp75.000

Pengesahan STNK Rp0

5. Mengambil STNK dan SKPD

Jika semua langkah sudah selesai dilakukan, Anda tinggal menyerahkan bukti pembayaran dari kasir ke bagian pengambilan STNK baru dan tunggu panggilan untuk mengambil STNK dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang sudah jadi.

Cara Mengurus Pengganti STNK Hilang Tanpa Fotokopi STNK

Bagi Anda yang tidak punya fotokopi STNK yang hilang dan/atau BPKB belum ada di tangan Anda, berikut ini solusinya:

1. Siapkan berkas persyaratan administrasi

Sama seperti pada proses mengurus STNK hilang yang telah diuraikan sebelumnya, jika Anda tidak punya fotokopi STNK maupun BPKB, Anda tetap harus terlebih dahulu mempersiapkan berkas kelengkapan sebagai persyaratan administratif sebagai berikut:

2. Mintalah fotokopi BPKB dan/atau surat pengantar dari dealer

Khusus bagi kendaraan bermotor yang masih berstatus kredit, maka BPKB yang dibawa untuk mengurus STNK hilang adalah berupa fotokopi beserta surat pengantar yang bisa diminta di dealer tempat Anda membeli kendaraan bermotor Anda.

3. Siapkan KTP asli dan fotokopinya

Data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus sama dengan data yang tertera di STNK yang hilang.

4. Buat Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian (Polsek atau Polres) setempat

Surat Keterangan Kehilangan harus dari kantor kepolisian terdekat dengan perkiraan lokasi hilangnya STNK.

5. Legalisir fotokopi BPKB dari dealer di kantor polisi

Sebelum membawa seluruh berkas kelengkapan ke kantor SAMSAT, Anda harus melegalisir fotokopi BPKB yang Anda peroleh dari dealer di kantor polisi. Caranya cukup datang ke bagian pengesahan di kantor polisi (Polres) dengan membawa fotokopi BPKB yang akan dilegalisir dan juga KTP sesuai dengan BPKB.

6. Datang ke kantor SAMSAT

Setelah semua berkas kelengkapan administratif siap, Anda tinggal datang ke kantor SAMSAT untuk membuat pengganti STNK Anda yang hilang. Prosedur untuk pembuatan pengganti STNK hilang jika Anda tidak punya fotokopi STNK dan/atau BPKB sama seperti prosedur yang telah dijelaskan di atas, namun ada baiknya diulangi lagi secara ringkas di sini. Silakan disimak kembali prosedur pembuatan STNK pengganti STNK hilang berikut ini:

Cek fisik motor atau mobil, sekaligus gesek nomor rangka dan mesin.
Mengisi formulir pendaftaran, kemudian menyerahkan formulir tersebut beserta berkas persyaratan lainnya ke bagian STNK hilang.
Mengurus surat keterangan hilang dari SAMSAT (cek blokir)
Surat keterangan hilang dari SAMSAT dan berkas kelengkapan dibawa dan diserahkan ke loket pembuatan STNK baru
Membayar pajak kendaraan bermotor dan biaya pembuatan STNK baru di kasir sesuai dengan yang tertera di slip setoran pajak yang didapat dari loket pembuatan STNK baru. Jika sudah membayar, maka bebas pajak
Menyerahkan bukti pembayaran dari kasir ke loket pengambilan STNK baru
Tunggu panggilan untuk mengambil STNK baru sebagai pengganti STNK lama yang hilang.TERIMA KASIH…

->VISI & MISI

VISI POLANTAS

Polantas yang mampu menjadi pelindung,pengayom pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

MISI POLANTAS

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.

Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.

Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.

Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.

Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.

CALL SENTER INFO & SARAN

TELPONE : 085342514581

CONTACT WA : 085240224417

www.samsa0nline02.blogspot.com

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Senayan,Kby. Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia